KEGIATAN ORGANISASI

PROGRAM KERJASAMA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) TG.BALAI KARIMUN

Dan

DPC PEJUANG SILIWANGI INDONESIA KAB.KARIMUN

Dengan Tema

“Dampak Bioterorisme Serta Peran
Overview International Health Regulations ( IHR )
Dalam  Rangka Mensosialisasikan
Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009
Dan
Undang-Undang Pertahanan No. 3 Tahun 2002

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.


BIOTERORISME

Bioterorisme merupakan ancaman serius dalam pemberantasan terorisme global dimuka bumi ini. Aksi terorisme selain menggunakan bahan peledak konvensional, juga dapat menggunakan senjata kimia dan biologi. Bahkan pemakaian senjata kimia berupa bahan kimia berbahaya dan senjata biologis berupa mikroorganisme atau agen zoonosis seperti Virus, Ricketsia, Protozoa, Fungi dan Bakteria, terbukti mempunyai dampak yang lebih hebat, dan lebih berbahaya dalam sebuah aksi terorisme.

Aksi teroris dengan Bioterorisme pun sampai beberapa tahun terakhir ini masih menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan. Sebut saja negara singapura, negara ini terserang Insectious Disease, sejenis Virus yang cukup ganas yaitu penyakit Mulut, Kuku dan Tangan ( MKT ) yang menyerang anak-anak. Setelah diteliti terdapat tiga virus penyebab MKT. Satu diantaranya, Enterovirus-71 yang sangat mematikan. Penyakit MKT adalah penyakit yang biasa mengenai bayi dan anak. Ia disebabkan oleh virus yang termasuk dalam kelompok Enterovirus-71 non polio, Coxsackie A 16 dan Echovirus.

Dari aspek pekembangan sejarah penyakit ( Public Health Aspects ) penyakit ini pernah berjangkit dinegara Asia, dan yang pertama kali dijangkiti adalah Taiwan tahun 1997, kemudian Serawak Malaysia tahun 1998, Singapura tahun 2000, Sementara Indonesia juga didatangi virus ini tahun 2000, yaitu di Batam, Jakarta dan sekitarnya serta dua tahun terakhir ini menyerang Singapura.

Selain itu, zoonosis lainnya yang pernah mewabah adalah penyakit Mad Cow, yang disinyalir berasal dari Inggris dan Jepang. Kasus ini diungkap oleh Masyarakat Ekonomi Eropa, dan dengan terungkapnya kasus penyakit sapi gila di Eropa dan Jepang maka telah dibuat suatu laporan yang mengidentifikasi adanya Bovine Spongiform Encephalopathy ( BSE ) disebuah perusahaan susu di Jepang. Otoritas identifikasi dan kesehatan publik dari Kedokteran Hewan dan Pertanian ( AVA ) menyatakan bahwa kasus sapi gila di Jepang terkuak ketika sebuah perusahaan susu sapi Holstein di Chiba sebelah timur Tokyo terbukti positif tercemar penyakit sapi gila atau BSE

Salah satu permasalahan terorisme yang saat ini sedang marak dibicarakan adalah masalah “Bio – Agro Terorisme” yaitu bentuk terorisme yang bertujuan untuk melumpuhkan Industri Pangan dan Suplay Pangan suatu Negara. Bio – Agro Terorisme secara umum dapat diartikan sebagai setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk menebar penyakit pada tumbuhan, hewan dan manusia dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, kelumpuhan ekonomi dan atau untuk menurunkan stablitas suatu Negara. Aktifitas terorisme dengan menggunakan “Bio – Agro Weapon” dapat dilakukan oeh perorangan maupun kelompok dari suatu Negara untuk menyerang Negara lain.

Penggunaan “Biological Agent” untuk menyerang tumbuhan dan hewan ternak, pada dasarnya bukan hal baru dalam sejarah perkembangan senjata pemusnah masal. Saat ini sejumlah Negara Eropa dan Amerika serta beberapa Negara di Benua Asia telah memiliki kemampuan Teknologi, serta program pengembangan “Bio – Agro Weapon”. Indonesia sebagai salah satu Negara Agraris dengan Infra struktur efidemi penyakit hewan dan hama tanaman yang relative lemah, sangat rentan terhadap aksi “Bio – Agro Terorism”. Untuk itu Pemerintah telah mencanangkan sektor Pertanian dan Perikanan sebagai salah satu sasaran dalam program pembangunan jangka panjang.

Ancaman Bio – Agro Terorism” merupakan Agrimatic War khususnys ancaman Biologi dan Agronomi. Suatu gejala ketidakpuasan komunitas tertentu dengan diwujudkan secara kekerasan. Semacam wabah penyakit yang dapat menyerang fisik maupun non fisik, timbul sewaktu-waktu berupa dalam ancaman seperti Terorisme, Narkoba dan masalah SARA, secara tidak langsung akan mengancam pertahanan suatu Negara.

Ancaman terorisme yang telah menjadi isu global dan musuh utama dunia, terorisme diancam sebagai ancaman pertahanan sewaktu-waktu dapat hidup, diwaspadai sebagai musuh bersama, bukan hanya tugas TNI maupun Polri saja, tetapi tugas semua unsur masyarakat. Ancaman tersebut pada saat ini cendrung meningkat karna Bio – Agro Terorisme ini sengaja digunakan untuk mewujudkan misi dan ambisinya, sebagai contoh adanya Flu Burung dan Antraks.

OVERVIEW INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS ( IHR )
Globalisasi serta semakin cepatnya dan singkatnya perjalanan lintas dunia untuk perdagangan, wisata, bisnis, serta transportasi barang maka permasalahan kesehatan lokal dapat menjadi perhatian dan masalah dunia. Dengan adanya Peraturan Kesehatan Internasional/International Health Regulation 2005 ( IHR 2005 ) untuk mengatur tata cara dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun yang tidak menular, seperti dari efek dari Nuklir, Biologi dan Kimia ( Nubika ).

IHR adalah suatu Instrumen Internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan oleh seluruh Negara anggota WHO, maupun bukan Negara anggota WHO, tetapi setuju dipersamakan dengan Negara anggota WHO.

Mengingat terbatasnya ruang lingkup aplikasi IHR ( 1969 ) yang hanya melakukan control terhadap 3 penyakit karantina yaitu Kolera, Pes, dan Yellow Fever, maka pada bulan Mei 2005 para anggota WHO yang tergabung dalam World Health Assembly ( WHA ) melakukan revisi terhadap IHR ( 1969 ). IHR ( 1969 ) ini diganti dengan IHR ( 2005 ) yang diberlakukan pada tanggal 15 Juni 2007.

Tujuan dan ruang lingkupnya adalah untuk mencegah, melindungi, dan mengendalikan terjadinya penyebaran penyakit secara International, serta melaksanakan Public Health Response sesuai dengan resiko kesehatan masyarakat, dan menghindarkan hambatan yang tidak perlu terhadap perjalanan dan perdagangan Internasional. Pemberlakuan IHR (2005) ini akan diikuti dengan pedoman, petunjuk dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan rutin pada Pelabuhan, Bandara dan Lintas Batas Darat.

Saat ini perjalanan dan perdagangan lintas negara meningkat pesat sejalan dengan meningkatnya teknologi informasi. Hal ini menimbulkan tantangan tehadap pengendalian penyebaran penyakit infeksi, seperti penyakit New Emerging dan Re- Emerging. Era informasi dewasa ini juga memungkinkan penyebaran penyakit baru muncul melalui banyak jalur, baik formal maupun informal.

Oleh karena itu, dalam IHR 2005 dipersiapkan pula Legal Framework guna mengumpulkan informasi secara cepat dan tepat dalam menentukan apakah suatu kejadian merupakan Public Health Emegency of International Corcern ( PHEIC ) / Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, yang diharapkan berguna bagi suatu Negara untuk mendapatkan bantuan. Disamping itu, dipersiapkan pula prosedur pelaporan baru yang bertujuan untuk mempercepat alur infofmasi secara cepat dan akurat kepada WHO tentang potensi PHEIC. Dengan demikian, penerapan IHR ( 2005 ) adalah suatu langkah penting bagi negara-negara dalam bekerja sama guna memperkuat pertahanan dunia tehadap PHEIC pada umumnya dan pengendalian resiko penyakit menular khususnya.

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN IHR ( 2005 ) DI INDONESIA
Pemberlakuan IHR ( 2005 ) dilaksanakan terhitung mulai Tanggal 15 Juni 2007. Tanggung jawab dalam pelaksanaan IHR ( 2005 ) berada pada WHO dan negara yang terikat pada peraturan ini. Di Indonesia, Departemen Kesehatan bertanggung jawab pada pelaksanaan IHR ( 2005 ) dan WHO akan mendukung pelaksanaannya.

Ditjen PP dan PL beserta Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan ( KKP ), pengelola transportasi, dan stakeholder lain juga ikut serta dalam mengimplementasikan pemeriksaan yang direkomendasikan.

PERAN DAN KETERLIBATAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN BIOTERORISME DAN NUBIKA

Departemn Kesehatan. Instansi ini sangat terkait dengan senjata biologi dan keterlibatan instansi tersebut akhir-akhir ini semakin meningkat . Balitbangkes saat ini sedang merencanakan pembangunan Laboratorium Biologi Level-3 atau BSL-3 ( Biosafety Level-3 menurut standar WHO ). Hingga saat ini di Indonesia belum ada satupun Laboratorium BSL-3. Lembaga lain yang sedang merencanakan pembangunan BSL-3 adalah Lembaga Eijkman. Laboratorium BSL-3 adalah Laboratorium Biologi dengan tingkat keamanan yang sangat ketat ( yang tertinggi adalah BSL-4 ). Laboratorium tersebut mensyaratkan tingkat pengawasan yang ekstra ketat karna akan menangani Agensia-agensia Biologi yang sangat berbahaya.

Departemen Pertahanan. Merupakan instansi yang konsisten dalam menangani nubika sejak tahun 1985 khususnya dalam keterlibatanya dalam forum nasional dan internasional. Berkaitan dengan itu dibawah Balitbang Dephan telah dibentuk bagian khusus yang menangani permasalahan tersebut , yaitu bagian Fora.

ASPEK LEGISLASI NASIONAL

Di tingkat nasional, ada beberapa Undang-Undang yang terkait dengan Bioterorisme dan Nubika antara lain UU No. 3 Tahun 2002 ( Pertahanan Negara ), UU No. 36 Tahun 2009 ( Kesehatan ).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 6
Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal 7
(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diselenggrakan oleh
Pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

(2) Sistem pertahanan negara dalam mengahadapi ancaman militer menempatkan
Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh kom
Ponenen cadangan dan komponen pendukung.

(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatk
an lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai den
gan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsure-unsur
lain dari kekuatan bangsa.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 10
Untuk mewujudkan derajad kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan ( promotif ), pencegahan penyakit ( preventif ), penyembuhan penyakit ( kuratif ), dan pemulihan kesehatan ( rehabilitatif ), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambung.

Pasal 11
Penyelenggaraan upayan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasall 10 dilaksanakan melaui kegiatan;

a. Kesehatan keluarga;
b. Perbaikan gizi;
c. Pengamanan makanan dan minuman;
d. Kesehatan lingkungan;
e. Kesehatan kerja;
f. Kesehatan jiwa;
g. Pemberantasan penyakit;
h. Penyembuhan penyakit fdan pemulihan kesehatan;
i. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
j. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
k. Pengamanan zat adiktif;
l. Kesehatan sekolah;
m. Kesehatan olah raga;
n. Pengobatan tradisional;
o. Kesehatan matra;

KESIMPULAN
Permasalahan utama yang menyebabkan bioterorisme dan nubika menjadi ancaman yang sangat mengerikan adalah dampaknya yang bersifat massal dan terkait dengan berbagai bidang kehidupan yang sangat luas ( Ipoleksosbudmil ). Senjata nuklir yang terkenal demikian dasyatnya, ternyata masih kalah dasyatnya oleh agensia biologi ( biological agent ). Permasalahan lain adalah sulitnya mengendalikan penyebaran bioterorisme dan nubika mengingat bahan-bahan tersebut, khususnya biologi, kimia dan radioaktif terdapat dimana-mana dan dapat jatuh ketangan siapa saja.

Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan “gudang” berbagai agensia biologi. dilain pihak, sebagai negara agraris, Indonesia sangat rentan terhadap kemungkinan ancaman agensi biologi. Sementara itu kesiapan terhadap munculnya wabah-wabah penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan masih sangat rendah. Kesiapan vaksin untuk menghadapi wabah beberapa virus boleh dikatakan tidak ada dibandingkan dengan negara lain.

Agrobisnis merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berbagai serangan hama telah menunjukan betapa rentannya perekonomian Indonesia. Posisi
Indonesia dalam bidang pertanian kini telah menjadi obyek negara lain untuk meraih keuntungan yang lebih besar dengan menciptakan ketergantungan yang luar biasa.

Virus flu burung yang saat ini menyerang misalnya, masih sulit dibedakan apakah itu merupakan wabah alami ( natural outbreak of diseases ) atau wabah yang disengaja ( un-natural outbreak of diseases ) untuk melumpuhkan potensi suatu negara. Bila dapat dibuktikan bahwa itu ada faktor kesengajaan atau Intended to cauce disease, maka itu dapat digolongkan sebagai senjata biologi.

PENUTUP
Demikian Program Kerja DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Karimun bersama Instansi terkait Kantor Kesehatan Pelabuhan ( KKP ) Kabupaten Karimun, dalam rangka mensosialisasikan UU Kesehatan No. 3 Tahun 2009 dan UU Pertahanan No. 2 Tahun 2002. Bahwa Organisasi Kemasyrakatan merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara RI yang mempunyai peranan sangat penting untuk meningkatkan keikutsertaan secara aktif di seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa,menjamin keberhasilan pembangunan dan tujuan nasional serta sebagai mitra kerja pemerintah dalam membantu memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

OLEH : EFRIZAL TANJUNG
KETUA DPC PEJUANG SILIWANGI
INDONESIA
KABUPATEN KARIMUN – KEPRI

ERISSON HOTEL 02 MARET 2010


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • SEKRETARIAT

  • BPK RI

  • FORUM INTELIJEN

  • PERTAHANAN DAN KEAMANAN